Home Headline Akademisi Kritik Partai Oposisi Biarkan Pemecatan Pegawai KPK

Akademisi Kritik Partai Oposisi Biarkan Pemecatan Pegawai KPK

102
Partai Oposisi Biarkan Pemecatan Pegawai KPK. Foto/ist

By RFX – 22 September 2021

PKS dan Partai Demokrat tidak bereaksi terhadap pemecatan 75 pegawai KPK diduga karena politisinya pernah berurusan dengan KPK.

Terasmedan – Peneliti pada Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mendesak DPR agar tidak diam dan merespon sikap Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum menyikapi hasil rekomendasi sejumlah lembaga tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.

Dorongan Pukat UGM terutama dilayangkan kepada partai oposisi yang hingga kini terus bergeming melihat polemik TWK. Padahal, Komnas HAM dan Ombudsman telah menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Peneliti Pukat, Zaenur Rohman mendesak DPR agar Presiden Joko Widodo segera menjalankan rekomendasi Ombudsman. Menurut dia, DPR tak bisa diam, sebab menjalankan rekomendasi itu adalah kewajiban Presiden.

Saya mendesak DPR untuk meminta kepada presiden melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Saya juga berharap juga oposisi mengambil peran,” kata dia Rabu (22/9).

Zaenur pun mengkritik sikap DPR yang selama ini sama sekali tak melakukan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan TWK yang kini berbuntut pada pemberhentian 57 pegawai per 30 September mendatang.

Padahal, kata dia, fungsi itu sebetulnya bisa dilakukan DPR sejak awal TWK dilakukan Maret 2021. DPR, kata dia, bahkan bisa melaksanakan pengajuan hak angket.

DPR punya kewenangan dan bisa melakukan pengawasan dengan seluruh pengawasan yang dimiliki DPR sampai kepada angket,” kata dia.

Kritik Zaenur lebih lanjut juga ditujukan untuk dua partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat di parlemen saat ini. Dia menilai oposisi sama sekali tak memiliki daya untuk menjalankan fungsinya mengawasi pemerintah dan koalisi.

Dalam soal TWK, Zaenur curiga, PKS dan Demokrat diam karena keduanya merupakan partai yang pernah berurusan dengan KPK.

Saya juga melihat kecil kemungkinannya untuk oposisi untuk mengajukan angket karena kita tahu oposisi, Demokrat dan PKS, itu juga mantan pasien KPK. Susah berharap kepada mereka,” katanya.

Ombudsman dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait temuan pelanggaran dalam TWK. Namun, hingga saat ini Jokowi selaku presiden belum menunjukkan tanda-tanda ambil sikap terhadap dua rekomendasi itu.#

Sumber: CNN Indonesia