Home Gaya Hidup Awas! Tak Pakai Masker di Yogyakarta Akan Dipidana

Awas! Tak Pakai Masker di Yogyakarta Akan Dipidana

161
Kerumunan wisatawan di Jalan Malioboro, Yogyakarta, di saat pandemi Covid-19. Foto/ist

By RFX – 20 Oktober 2021

Sanksi berupa hukuman penjara selama tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta.

Terasmedan – Setelah Derah Istimewa Yogyakarta diyatakan menjadi PPKM Level 2 pada Senin (18/10), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY siap mengetok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Covid-19.

Raperda Penanganan Covid-19 kita rencana disahkan di akhir bulan ini. Sudah dlakukan dengar pendapat, sudah sosialisasi. Saya kira sudah siap diparipurnakan dan disahkan,” kata Wakil Ketua DPRD DIYHuda Tri Yudiana, Rabu (20/10/2021).

Rancangan peraturan ini salah satunya mengatur soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan maskermenimbulkan kerumunan, hingga tindakan warga yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.

Sanksinya berupa tindak pidana ringan dengan hukuman penjara selama tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. “Kami target efek jeranya, ada kerja sosial ada denda. Ada poin-poin tertentu bagi penyelenggara ada teguran lisan tertulis sampai pidana,” kata Huda.

Dewan berharap raperda itu menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.

Huda mengatakan Raperda tentang Penanganan Covid-19 sangat diperlukan meski kasus Covid-19 akhir-akhir ini sudah melandai. “Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir, sehingga ancaman penularan Covid-19 masih bisa terjadi. Bahkan ada ancaman gelombang ketiga setelah libur akhir tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus Covid-19 di DIY juga sempat menurun kemudian meningkat lagi sehingga penularan virus corona ini dinilai masih fluktuatif. “Ibaratnya sedia payung sebelum hujan,” kata Huda.

Sejumlah hal yang diatur dalam rancangan itu adalah pencegahan dan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Selain itu juga mengatur soal  pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak hingga ada bantuan sosial bagi warga terdampak.

Selama ini, kata dia, bantuan warga yang terdampak Covid-19 sasarannya masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial. Sementara warga yang terdampak tidak hanya yang masuk data, sehingga dengan adanya peratuan itu Pemerintah DIY bisa memberikan bantuan sosial bagi warga terdampak yang tidak masuk data.

Menurut Huda, racangan peraturan penanganan Covid-19 termasuk  yang paling cepat dibahas. “Hanya butuh waktu dua bulan untuk pembahasan hingga pengesahan nanti,” katanya. Berbeda dengan peraturan lainnya yang biasanya butuh waktu dua tahun, mulai dari penyiapan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rahmad, mengapresiasi DPRD DIY yang sudah membahas Raperda Penanganan Covid-19. “Kami kesulitan menindak pelanggar protokol kesehatan karena tidak ada payung hukumnya,” ujar Noviar. Selama ini Satpol PP hanya bisa melakukan edukasi, teguran lisan, teguran tertulis hingga sanksi penutupan sementara tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.#

Sumber: HarianJogja