Home Headline Buruh Terbelah Respon Putusan Mahkamah Konstitusi Soal UU Cipta Kerja

Buruh Terbelah Respon Putusan Mahkamah Konstitusi Soal UU Cipta Kerja

17
Demosntrasi buruh tolak Undang-undang Cipta Kerja. Foto/ist

Frasa dikabulkan sebagian dan berlaku dua tahun untuk perbaikan dirasa masih merugikan buruh.

Terasmedan – Massa aksi yang berasal dari sejumlah elemen serikat buruh merespons keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review UU Cipta Kerja dengan cara berbeda. Sebagian merasa puas, sebagian lainnya masih merasa dirugikan.

Mahkaman Konstitusi memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

MK menolak mencabut undang-undang itu, tapi hakim meminta pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja hingga dua tahun ke depan.

Pantauan di lokasi demonstrasi, kawasan Patung Kuda, Jakarta, massa dari

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merespons pembacaan hasil judicial review yang ditayangkan di YouTube dengan teriakan “Hidup Buruh!” berulang kali.

Bersamaan dengan itu, massa menyalakan flares berbagai warna dan bersorak sorai. Massa terlihat merayakan putusan itu dengan bernyanyi dan berjoget. Berbagai lagu dinyanyikan, salah satunya Halo Bandung.

Omnibus Law dinyatakan cacat prosedural, saudara-saudara,” ujar orator dari mobil komando KSPI.

Presiden KSPI Said Iqbal menyambut baik putusan MK yang menuntut perbaikan UU Cipta Kerja.

Mari kita ucapkan terima kasih kepada majelis hakim MK, kita ucapkan juga kepada Bapak Kapolri karena sudah mengawal dan menjaga keamanan,” ujar Said Iqbal, dari atas mobil komando pula.

Tampak berbeda, massa aksi dari KSBSI yang berada di barat Patung Kuda tampak tidak puas dengan putusan Mahkamah itu.

Orator aksi menilai frasa dikabulkan sebagian dan berlaku dua tahun untuk perbaikan dirasa masih merugikan buruh.

Kalau memang cacat formil, kenapa tidak dibatalkan?” teriak orator dari mobil komando KSBSI.

Berulang kali, orator dari KSBSI mengingatkan massanya untuk terus mengawal proses perbaikan UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Namun undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.#

Sumber: CNN Indonesia