Home Headline Fakta Baru Tragedi 1965: Inggris Hasut Petinggi Indonesia Basmi PKI

Fakta Baru Tragedi 1965: Inggris Hasut Petinggi Indonesia Basmi PKI

122
Pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya pada 1965. Foto/ist

By RFX – 21 Oktober 2021

Amnesty Internasional Indonesia tagih janji Presiden Joko Widodo usut kembali tragedi pembunuhan massal pada 1965.

Terasmedan – Amnesty International Indonesia (AII) mendesak Presiden Joko Widodo membuka kembali investigasi tentang Tragedi 1965. Desakan itu menyusul temuan fakta baru tentang tragedi itu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjelaskan, fakta baru itu didapat dari dokumen Kementerian Luar Negeri Inggris yang dideklasifikasi.

Dalam dokumen itu ditemukan bukti keterlibatan pemerintah Inggris dalam membuat propaganda untuk menghasut petinggi Indonesia membasmi PKI dan simpatisannya pada 1960-an. Temuan itu, kata Usman, pertama kali diungkapkan ke publik dalam bentuk artikel yang dirilis oleh media Inggris The Observer pada Minggu (17/10).

Menurut Usman Hamid, pembukaan investigasi itu juga harus dilakukan karena sejalan dengan janji Jokowi saat Pilpres 2014. Saat itu, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi 1965.

Kami mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan janjinya itu dan membuka kembali investigasi terhadap Tragedi 1965 untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan kepada para penyintas,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10).

Menurut Usman, jika ada kemauan pemerintah untuk menyelesaikannya, termasuk melalui rekonsiliasi, maka fakta itu akan menyumbang besar bagi pencarian kebenaran Tragedi 1965-1966.

Terkuaknya dokumen black propaganda Inggris adalah contoh betapa masih ada begitu banyak fakta yang masih tersedia dari Tragedi 1965. Fakta ini menganulir argumen pemerintah bahwa tragedi tersebut tak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yang telah lama dan bukti yang telah hilang,” ujar Usman.

Sebelumnya, penyelidikan Komnas HAM selama tiga tahun yang selesai pada Juli 2012 menyimpulkan bahwa tragedi itu memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Temuan kriteria itu termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan definisi UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Usman menyebut dalam tragedi itu diduga terjadi pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, pemerkosaan dan kejahatan kriminal seksual lainnya. “Sampai hari ini belum ada indikasi bahwa pemerintah akan melakukan penyelidikan kriminal,” kata dia.

Negara memiliki tanggung jawab di bawah undang-undang nasional untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan hak-hak tersebut.”#

Sumber: CNN Indonesia