Home Headline Jaksa Agung Harap Hakim Berani Vonis Mati Koruptor Kelas Kakap

Jaksa Agung Harap Hakim Berani Vonis Mati Koruptor Kelas Kakap

16
Hukuman mati untuk koruptor. Foto/ist

Wacana itu dimunculkan untuk kembalikan kepercayaan publik akibat Kejaksaan Agung dan KPK gagal berantas korupsi.

Terasmedan – Jaksa Agung ST Burhanuddin berharap hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi berani menindaklanjuti rencana pemberian hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Harapan itu dia ungkapkan dalam diskusi daring bertajuk penerapan hukuman mati, Kamis (25/11).

Menurut Burhanuddin, undang-undang memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman itu. “Terobosan hukum berupa penjatuhan sanksi pidana mati dalam proses penuntutan saya berharap dapat ditindaklanjuti pula dengan terobosan hakim dalam memutus suatu perkara korupsi,” katanya.

Ia merujuk pada sejumlah beleid perundang-undangan yang dapat dipakai hakim menerapkan hukuman mati. Misalnya, kata dia, dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beleid itu menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana mati sepanjang perkara itu memiliki tingkat kesalahan dampak dan keuntungan terdakwa yang tinggi.

Ketentuan dalam pasal ini dapat menjadi parameter bersama untuk dapat menerapkan hukuman mati bagi para koruptor,” ujarnya.

Burhanuddin mengatakan belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh hakim sejak Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tapi dia tak memungkiri bahwa masih terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan pasal hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Misalnya, UU Tipikor belum menggunakan parameter nilai kerugian keuangan negara untuk menjatuhkan pidana mati.

Hal itu berbeda dengan Undang-undang Narkotika yang melihat parameter berat jenis narkoba yang diperkarakan untuk kemudian dapat memperberat hukuman hingga pidana mati.

Burhanuddin mendorong agar syarat ataupun keadaan khusus pada  ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dapat diperbarui. Menurut dia, pemberian hukuman mati menjadi penting lantaran saat ini jenis dan modus korupsi sangat banyak.

Mengapa dengan tindak pidana korupsi tidak diperlakukan parameter ini yang serupa dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan,” katanya.

Ia pun mengeluhkan proses eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa eksekutor selama ini terkendala putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir Undang-undang sebelumnya.

Salah satu contoh ialah tentang upaya peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali merujuk pada putusan MK nomor 34/TPU/XI/2013 yang kemudian merevisi Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Lalu, putusan MK nomor 117/TPU/XIII/2015 yang kini membuat permohonan grasi dapat dilakukan tanpa batas.

Kedua putusan MK itu berpotensi dapat menjadikan pelaksanaan putusan menjadi berlarut-larut manakala terpidana yang hendak dieksekusi tiba-tiba mengajukan permintaan PK atau permohonan grasi. Inilah yang menyebabkan tidak selesai-selesainya eksekusi,” jelasnya.

Pemberian hukuman pidana penjara yang panjang bagi koruptor, dinilai Burhanuddin hanya menjerakan pelaku korupsi, tapi tidak untuk masyarakat.

Oleh sebab itu, ia menyatakan akan terus menyuarakan gagasan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Tujuannya, agar efek jera dapat dirasakan hingga ke masyarakat langsung dan bukan hanya pada terpidana kasus korupsi.

Saya menegaskan kembali bahwa gagasan untuk menghukum mati koruptor adalah bentuk manifestasi kegalauan pemberantasan tipikor. Mengapa ribuan sudah diungkap dan ribuan pelaku korupsi telah ditindak, tapi justru kualitas dan tingkat kerugian negara justru semakin meningkat,” tukasnya.

Wacana pemberian hukuman mati bagi koruptor kelas kakap mendapat dukungan dari Ketua KPK Firli Bahuri. Menurut Firli jika konsep tersebut dimungkinkan oleh aturan hukum, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Setuju. Bahkan, saya pernah menyampaikan perlu dibuat pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati,” kata Firli, usai menghadiri Webinar Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi dan Terorisme, di Mapolda Bali, Rabu (24/11).

Namun usulan itu kerap menuai polemik dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai bahwa usulan itu hanya sebagai gimik (kemasan) yang diutarakan pemangku kebijakan.

Ardi menilai, wacana itu dimunculkan untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat kegagalan dua institusi itu—Kejaksaan Agung dan KPK— melakukan pemberantasan korupsi.#

Sumber: CNN Indonesia