Home Habitat Larangan Ekspor Minyak Goreng Hanya Untuk Tiga Produk Turunan Sawit

Larangan Ekspor Minyak Goreng Hanya Untuk Tiga Produk Turunan Sawit

49
Ekspor minyak goreng mulai dilarang pada Kamis 28 April 2022. Foto/ist

“Volume pasokan ke minyak goreng belum tentu akan melimpah karena tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha.”

Terasmedan – Pemerintan mulai besok, Kamis, 28 April 2022 Pukul 00.00 WIB, memberlakukan larangan ekspor minyak goreng. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, larangan hanya berlaku untuk produk turunan sawit jenis Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Produk turunan jenis sawit itu khusus hanya mencakup produk dengan 3 nomor kode Harmonized System (HS). Pertama 1511.90.36, lalu 1511.90.37 dan 1511.90.39. Adapun untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan refined palm oil (RPO) masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Sehingga, perusahaan tetap bisa membeli tandan buah segar (TBS) dari petani.

Sesuai arahan Bapak Presiden, maka sementara ini diberlakukan pelarangan ekspor sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp 14.000 per liter di pasar tradisional dan mekanisme pelarangannya disusun secara sederhana,” ujar Airlangga dalam keterangan pers virtual melalui akun Kemenko Perekonomian sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Selasa malam (26/4).

Adapun aturan teknisnya akan diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengacu pada rambu-rambu organisasi perdagangan dunia, WTO.

Negara anggota WTO dapat menerapkan larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengurangi kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya. Larangan ekspor berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein,” kata Airlangga.

Larangan ekspor RBD Palm Olein menurut anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika akan memicu perdebatan publik. Apalagi, ujarnya, pernyataan awal Presiden telah diterjemahkan berbeda oleh publik, mengenai definisi bahan baku minyak goreng.

Sehingga pernyataan lanjutan Airlangga Hartarto menunjukkan adanya pengurangan dari rencana awal pemerintah, bahwa larangan hanya untuk ekspor RBD Palm Olein.

Jika yang dilarang hanya olein maka kebijakan ini akan merugikan produsen olein, di satu sisi menguntungkan ekspor CPO. Memang dari sisi pajak pemerintah akan diuntungkan jika ekspor CPO jadi semakin besar,” ujar Yeka.

Sehingga, persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng tidak bisa terjawab dalam waktu dekat. “Volume pasokan ke minyak goreng belum tentu akan melimpah karena tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha,” kata Yeka kepada CNBC Indonesia, Selasa malam (26/4/2022).

Adapun tentang potensi maladministrasi, menurut Yeka, masih perlu diuji.

Pada 21 April 2022, Ombudsman telah memeriksa Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Investigasi ini akan menjawab kebijakan apa yang tepat untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Selanjutnya, mulai 10 Mei 2022 kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan,” ujar Yeka.#