Home Headline Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Buruh Batalkan UU Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Buruh Batalkan UU Cipta Kerja

21
Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan. Foto/ist

Majelis hakim menyatakan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional jika tidak dilakukan perbaikan.

Terasmedan – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Namun undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis (25/11).

Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” ujarnya.

Dalam pokok permohonan, majelis hakim juga menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” kata Anwar.

Majelis Hakim Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, kata Anwar, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Massa dari kelompok buruh ikut mendengarkan sidang putusan Mahkamah  di Kawasan Patung Kuda, Kamis (25/11). Massa dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) itu memutuskan untuk mendengarkan sidang putusan dari depan Gedung Sapta Pesona lantaran terhadang kawat berduri kepolisian.

Buruh lantas memutar video sidang putusan Mahkamah yang disiarkan secara langsung melalui Youtube. Siaran itu kemudian disambungkan dengan pengeras suara yang terpasang di mobil komando.

Sebelumnya pada November 2020, KSPI mengajukan permohonan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu teregistrasi pada 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 101/PUU-XVIII/2020.

Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) selaku penggugat menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur dari tahap awal hingga penetapannya.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai kecacatan formil diawali dengan tidak dilibatkannya serikat buruh dalam perencanaan, pembentukan, hingga penetapan peraturan itu.

Selain itu, UU Cipta Kerja diubah berkali-kali baik dari segi halaman maupun pasalnya. Ia menduga ada perubahan substansi pasal, sebab saat ditanya majelis hakim keterangan pemerintah dan DPR dinilai berbelit-belit.

Selain KSPI, beberapa serikat buruh juga mengajukan permohonan uji materi, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi.

Gugatan yang diajukan buruh dalam UU Cipta Kerja ini tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam hal ini penghapusan aturan perjanjian kerja kontrak dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali. Buruh juga menggugat UU Cipta Kerja soal pekerjaan alih daya (outsourcing), waktu kerja, cuti untuk pekerja, upah dan upah minimum.

Selain itu, gugatan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak kepada pekerja atau buruh yang dipecat dan tidak diikutsertakan dalam program pensiun.

Bertepatan dengan pembacaan keputusan hasil uji formil dan materil UU Cipta Kerja di MK, sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di beberapa daerah, termasuk Jakarta.

Sebanyak 2.645 aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang bakal digelar di depan Mahkamah Konstitusi dan Balai Kota DKI Jakarta.

Sumber: CNN Indonesia