Home Headline Pilkada Politik Dinasti: Bandal Kalipun!

Pilkada Politik Dinasti: Bandal Kalipun!

245
Kontestasi pilkada serentak 2020 tak luput dari politik dinasti kerabat berkerabat. Menjadi pro kontra di masyarakat. (ist)

Terasmedan — Istri Bupati Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo, mencalonkan diri sebagai bupati Sleman pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ini. Tindakan ini menambah daftar praktek politik dinasti dalam Pilkada serentak 2020 setelah heboh dalam pembicaraan publik ketika Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, masing-masing putra dan menantu Presiden Joko Widodo, mencalonkan diri dalam pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, dan pilkada Kota Medan, Sumatra Utara.

Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pun muncul protes lewat coretan di dinding tembok rumah bertuliskan: LAWAN POLITIK DINASTI. Selain itu, DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sleman juga menyatakan menolak praktek politik dinasti dalam Pilkada Sleman. Protes ini muncul setelah pasangan calon bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa mendaftar di KPU Sleman sebagai peserta pilkada sebagai calon bupati dan wakil bupati, Jumat (4/9/ 2020). Saat pendaftaran calon bupati itu Kustini didampingi suaminya, Bupati Sleman Sri Purnomo. 

Tapi Sri Purnomo membantah melakukan praktik politik dinasti dengan majunya sang istri Kustini dalam pilkada untuk melanggengkan kekuasaan. “Orang memandang ini dinasti politik karena terusik dengan ini (majunya sang istri dalam pilkada),” ujar Sri Purnomo. Menurut dia, tak ada nepotisme dalam pencalonan istrinya itu, karena nanti yang menentukan kemenangan adalah masyarakat. “Istri saya maju karena memang diminta oleh masyarakat dan akan ditentukan sendiri oleh masyarakat.”    

Adapun Kustini juga membantah tudingan praktek dinasti politik dalam pencalonannya. “Demokrasi dalam Pilkada menunjukkan masyarakat bebas memilih,” katanya. Menurut dia, di era demokrasi, siapapun berhak untuk dipilih dan memilih. “Kalau dinasti kan kerajaan dan Pilkada ini kan demokrasi.”

Yang menarik, Kustini mendaftar sebagai calon bupati lewat PDI Perjuangan. Sedang DPP Partai Amanat Nasional, partai asal suaminya hanya memberi rekomendasi. “Pinangan PDI Perjuangan yang merepresentasikan keinginan sebagian besar masyarakat,” katanya. Proses pendaftaran inilah yang juga diduga menyebabkan DPC PAN se-Kabupaten Sleman menyatakan menolak munculnya dinasti politik. “Kami 17 DPC PAN se-Kabupaten Sleman menolak munculnya dinasti politik di dalam Pilkada Sleman,” ujar Nurhidayat, juru bicara 17 DPC PAN se-Kabupaten Sleman.

Kustini tidak mendaftarkan pencalonannya lewat DPC, melainkan hanya mendapat rekomendasi dari DPP PAN. “Yang kami pahami, tiap bakal calon harus mendaftarkan diri ke DPD. Ketika tidak melewati mekanisme penjaringan secara internal, sesungguhnya bisa dikatakan dia bukan bakal calon yang dimunculkan DPD,” kata Nurhidayat. 

Adapun Kustini mengaku, selama mendampingi suaminya sebagai bupati dia banyak belajar memahami persoalan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan. Selama 10 tahun Kustini menjabat Ketua PKK Kabupaten Sleman, jabatan yang melekat pada dirinya sebagai istri bupati. “Kesibukan dalam berbagai organisasi menyebabkan saya setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami aspirasi yang berkembang dan memiliki pengalaman mengelola organisasi.”    

Menurut Kustini, pengalaman itu menjadi modal sosial baginya untuk meraih dukungan rakyat dalam kontestasi Pilkada tahun ini. Dia menegaskan, modal sosial itu juga sangat dibutuhkan untuk menekan biaya kampanye pilkada yang harus dia tanggung sehingga terhindar dari jebakan biaya politik yang tinggi. “Saya tidak menanggung beban dalam menjalankan kepercayaan sebagai kepala daerah dan fokus memikirkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Dia optimistis menang pada Pilkada 2020 mendatang karena didukung oleh partai yang memiliki 15 kursi di DPRD Sleman. “Meski begitu saya tetap terbuka untuk mendapat dukungan partai-partai lain,” ujar Kustini yang akan merangkul semua pihak dan kelompok. 

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dr. Kuskrido Ambardi, menilai politik dinasti tidak musti buruk. Banyak perbandingannya di negara lain, termasuk di negara maju. “Juga kalau salah satu anggota keluarga (anak, menantu, saudara) memang punya keinginan dan passion di dunia politik, itu adalah hak individual mereka juga sebagai warga Negara yang berhak memilih dan dipilih,” katanya kepada Terasmedan, Senin (26/10/2020). 

Tapi, katanya, praktek politik dinasti akan berubah menjadi buruk jika anggota dinasti melampaui aturan jenjang karir yang terlalu jauh. “Dalam leksikon kita dikenal dengan jenjang kaderisasi dalam partai politik,” ujar Dodi, panggilan akrabnya. Menurut dia, jika ini yang terjadi, lompatan yang terlalu jauh itu menggerogoti upaya pelembagaan karir politik di satu Partai, jika pencalonan itu lewat jalur partai. Masalah lain, katanya, jika dalam proses kampanye ada penggunaan fasilitas dan sumberdaya publik.

Dodi memperkirakan, peluang anggota dinasti biasanya bisa dikatrol oleh popularitas anggota keluarga yang saat itu punya jabatan publik. Mirip dengan keuntungan inkumbensi, karena panggung relatif sudah dilapangkan oleh keluarganya yang punya jabatan. “Di atas kertas, peluang mereka lebih baik, meski masih banyak faktor lain untuk menentukan keberhasilan elektoral mereka,” kata dia. “Ini praktek politik aji mumpung.”#RFX

Sumber: Harianjogja.com, Telisik.id