Home Uncategorized Presiden Jokowi Didesak Sikapi Pemecatan Pegawai KPK

Presiden Jokowi Didesak Sikapi Pemecatan Pegawai KPK

93
Presiden Jokowi Sikapi Desakan Pemecatan Pegawai KPK. Foto/ist

By RFX – 17 September 2021

Pembiaran oleh Presiden dipahami bahwa yang memberhentikan pegawai KPK adalah Presiden.

Terasmedan – Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan memberhentikan dengan hormat 57 pegawai KPK per 30 September 2021, berbagai kalangan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas. Sejauh ini, Jokowi hanya menjawab, bahwa pihak yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jokowi belum menjawab desakan publik untuk turun tangan karena berdalih menghormati proses yang masih berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. “Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Jokowi, Rabu (15/9).

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, menilai sikap Presiden justru menghindar dari tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi. Menurut dia, Jokowi harus mengikuti rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara.

Tidak sepatutnya Presiden Jokowi mengelak tanggung jawab atas pemecatan 57 pegawai KPK. Fatsun atau sopan santunnya, Presiden sebagai pemimpin eksekutif puncak mesti menertibkan pimpinan KPK yang berlaku sewenang-wenang,” ujar Azyumardi, Kamis (16/9).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menilai Jokowi punya wewenang  melantik dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Tapi, hal itu tidak dilakukan. “Pembiaran Jokowi harus dipahami bahwa yang memberhentikan pegawai KPK adalah Jokowi. Sebab, yang buat UU 19/2019 tentang KPK, PP alih status, dan PP Manajemen Pegawai kan Jokowi,” kata Feri.

Bahkan Ketua Umum Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo menilai sikap Presiden sejalan dengan revisi UU KPK yang disebut upaya melemahkan KPK. “Ini menunjukkan bahwa presiden menyetujui perubahan yang terjadi dan penyingkiran bagi mereka yang dianggap mengganggu apa yang dicapai oleh perubahan yang terjadi,” kata dia.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menilai sikap Presiden terlalu lembek. Menurut dia, sikap Jokowi tidak sesuai dengan pernyataannya di awal bahwa TWK tak bisa menjadi dasar pemecatan. “Tapi pada akhirnya presiden tidak bersikap dan buang badan,” kata Zaenur.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana meminta Presiden bertemu Ombudsman dan Komnas HAM sebelum bersikap. “Mestinya, agar penilaiannya objektif, implementasi kebijakan TWK juga harus merujuk pada temuan Ombudsman dan Komnas HAM,” kata Kurnia.

Penilaian senada dari Amnesty International Indonesia (AII) yang  mendesak Presiden membatalkan pemecatan pegawai KPK. “Keputusan memecat 57 pegawai KPK mengabaikan temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM,” ujar Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid.

Adapun Komnas HAM menyimpulkan ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK lewat metode asesmen TWK. Diantaranya hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak  tidak didiskriminasi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sebaliknya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal yang berkaitan dengan TWK KPK. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga menolak permohonan uji materi peraturan TWK KPK. MA menyebut pengalihan status itu sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014.

Komnas HAM berharap bisa bertemu Jokowi untuk menjelaskan soal permasalahan TWK KPK. “Terlebih setelah adanya putusan MK dan MA, agar Presiden juga mengetahui bahwa temuan faktual Komnas HAM berbeda dengan kedua putusan MK dan MA,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Senin (13/9).#

Sumber: CNN Indonesia