Home Headline UU Cipta Kerja, Pemerintah: Segera Perbaiki

UU Cipta Kerja, Pemerintah: Segera Perbaiki

72
Aksi buruh tolak Undang-undang Cipta Kerja. Foto/ist

Jika dalam tenggang waktu tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Terasmedan – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah menerima putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia juga menyampaikan pemerintah akan mengambil langkah untuk segera memperbaiki UU Cipta Kerja.

Pemerintah menerima keputusan (MK) itu, tapi yang lebih penting lagi adalah mengambil langkah-langkah cepat untuk segera memperbaiki seperti apa yang dipersyaratkan maksimum dua tahun, karena tidak boleh (payung hukum) kosong situasinya,” ujar Moeldoko pada wartawan, Jumat (26/11).

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima sebagian gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.

Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang—pemerintah dan DPR—untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Jika dalam tenggang waktu itu tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Menurut Moeldoko, pemerintah sedang menyiapkan perbaikan. Termasuk,  pemberlakuan peraturan turunan yang hingga kini belum ada kepastian.

Turunannya akan berlaku atau tidak, nanti pasti akan dikonsolidasikan untuk diharmonisasi lagi di mana letak kira-kira kelemahannya,” kata Moeldoko.

Terdapat 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara RI. Aturan itu terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Aturan turunan itu telah diundangkan pada Februari 2021.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan publik tak perlu khawatir karena tidak akan ada kondisi kekosongan hukum (rechts vacuum).

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga sudah menyebut, UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, tidak akan terjadi kekosongan hukum.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja berlaku kembali jika Mahkamah mengabulkan permohonan itu.#

Sumber: CNN Indonesia