Home Agraria Warga Terdampak PLTM Batu Gajah Langkat Tolak Kompensasi Rp150 Ribu

Warga Terdampak PLTM Batu Gajah Langkat Tolak Kompensasi Rp150 Ribu

82
Warga yang melakukan aksi long march menuntut hak atas kerugian akibat lahan pertanian terdampak banjir.

Terasmedan. Warga terdampak genangan air dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Batu Gajah di Langkat, Sumatera Utara menolak uang kompensasi sebesar Rp 150 ribu per dua minggu.

Uang sebesar itu akan diberikan perusahaan pembangkit, PT Thong Langkat Energi (PT TLE), untuk mengganti hasil perkebunan yang terendam banjir akibat pembangunan proyek tersebut.

“Kami bukan pengemis, kami tidak perlu dana perminggu itu, yang kami butuhkan segera selesaikan persoalan kami dan berikan hak kami, ” kata salah seorang warga yang menolak tawaran ganti rugi tersebut usai berdialog dengan Pemkab Langkat, Jumat (4/3/2022).

Hari ini, puluhan warga yang terdampak genagan air akibat dari yang dikelola oleh PT Thong Langkat Energi (PT TLE), mengelar aksi long march dari kantor Bupati Langkat menuju kantor Gubernur dan Gedung Dewan di Medan sekita jam 16.00 WIB.

Aksi jalan kaki yang didominasi kaum ibu ini sebagai bentuk rasa kecewa terhadap DPRD dan pemerintahan Kabupaten Langkat yang dianggap gagal memperjuangkan hak warganya.

Susi (47), salah seorang warga yang ikut aksi long march mengatakan, aksi jalan kaki yang mereka lakukan merupakan salah satu upaya dalam memperjuangkan nasib mereka, dimana pihak DPRD dan Pemkab Langkat diangap tidak mampu memperjuangkan hak warganya. Maka mereka melakukan aksi jalan kaki menuju kantor Gubernur dan gedung Dewan Sumatera Utara untuk mengadukan nasib yang mereka alami.

Sebelum melakukan aksi long march perwakilan dari warga sempat diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Syah Afandin diruang rapat kantor Bupati Langkat. 

Dalam pertemuan yang tidak dihadiri perwakilan dari PT. Thong Langkat Energi disepakati bahwa Pemkab Langkat akan melayangkan surat secara tertulis.

“Dari pertemuan dengan Plt Bupati Langkat tersebut, akan ada kompensasi untuk warga setiap dua pekan sekali sebanyak Rp 150 ribu, sebagai pengganti hasil perkebunan yang mereka miliki dan Pemkab Langkat akan melayangkan surat tertulis kepihak perusahaan, ” sebut Ahok Sinulingga, salah seorang perwakilan  yang ditemui usai pertemuan dengan Plt Bupati Langkat. 

Sementara itu, usai pertemuan, sejumlah warga yang menunggu dihalaman kantor Bupati Langkat spontan emosi mendengar kesepakatan dengan Plt Bupati Langkat. 

Warga menolak adanya kompensasi dana yang diberikan setiap dua pekan sekali, mereka hanya meminta agar persoalan kerugian yang mereka alami segera diselesaikan sesuai dengan peraturan NJOP. (yudi)