Home Kolom Pakar Wow! Jujur Itu Membunuh Korupsi

Wow! Jujur Itu Membunuh Korupsi

92

Oleh: Rahmat Muhammad

Cita-cita memberantas korupsi sudah dilakukan sejak reformasi. Di mana sejarah reformasi sendiri adalah bentuk gerakan untuk merobohkan kejahatan korupsi.

Tapi kini setelah reformasi berjalan lebih 22 tahun, cita-cita menjadikan pemerintahan bersih dari kejahatan korupsi belum juga terealisasi. Justru semakin hari, kasus korupsi semakin bertambah. Akrobatik amoralitas yang ditunjukan oleh para koruptor kian membuat kita bertanya-tanya, Sejauh manakah efektifitas perubahan sistem demokrasi dalam menahan gempuran para koruptor, atau sebaliknya?

Demokrasi justeru melahirkan raja-raja kecil di daerah. Hal ini membuat kejahatan korupsi semakin sulit untuk di kontrol.  Korupsi terus berkembang dalam iklim demokrasi. Terutama yang melibatkan partai politik, kepala daerah, lembaga legislasi.

Adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar pejabat korup adalah para pemimpin yang dipilih secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Saat ini terdapat 119 kepala daerah,  255 DPR dan DPRD yang sudah di proses perkara korupsi.

Ekspektasi  terhadap sistem demokrasi mampu mengikis sedimen korupsi pada masa lalu masih jauh dari impian. Lahirnya pemimpin yang jujur, adil, berpengetahuan luas, bertanggungjawab, bersifat tegas dan lain sebagainya, justeru tidak terlihat dari pementasan demokrasi. Lagi pula bagaimana cara menguji kriteria kebijaksanaan dan moralitas dalam mekanisme demokrasi?

Calon-calon pemimpin yang ikut dalam konstestasi demoraksi tidak bisa di filter dalam skala baik dan buruk.  Artinya orang-orang yang tidak layak secara ilmu pengetahuan, pembohong, rakus, bahkan mafia sekalipun dapat diangkat menjadi pemimpin jika sicalon mampu mempengaruhi masyarakat yang akan memilihnya.

Berkaca dari banyaknya kasus korupsi dalam iklim demokrasi, penulis meyakini bahwa sebab salahsatunya adalah demokrasi yang membutuhkan biaya mahal. Modal kampanye yang besar, maka dibutuhkan income untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Itu  sebabnya praktek-praktek koruptif para pejabat publik hasil pemilu seperti tidak bisa dihindarkan. 

Selain itu, demokrasi yang tidak jujur menyebabkan tindak kejahatan korupsi semakin berkembang.  Permainan jual beli suara dalam kancah politik pemilu masih terjadi dimana mana.

Harusnya etika berpolitik menjadi pedoman utama, berpolitik harus jujur, santun, cerdas dan berakhlak. Ketika terpilih menjadi pejabat ia tidak menempatkan diri di atas kepentingan partai dan golongan, tetapi ada untuk semua rakyatnya. Politik dalam demokrasi bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis. Yang hanya menyangkut suatu tujuan material kekuasaan, tetapi, tepatnya berpolitik dengan memakai rasionalitas dan moralitas. Politik dalam berdemokrasi haruslah beretika menuntut agar suatu tujuan politik dapat dibenarkan.

Melawan korupsi degan kejujuran

Korupsi adalah perbuatan amoral. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan adanya upaya pendidikan moral dalam berdemokrasi. Kejahatan korupsi tidak pernah dapat diselesaikan melalui upaya penegakan hukum yang sifatnya praktis. Lagi pula hukuman bagi koruptor tidak memberikan efek penjera. Perlawanan terhadap kejahatan korupsi membutuhkan waktu yang cukup lama. Karenanya diperlukan penanaman kesadaran moral dan kejujuran. Korupsi itu ada karena ketidak jujuran itu sendiri. Selama kebohongan masih menjelma, selama itu pula perilaku korup akan tetap hidup.

Korupsi yang akar mulanya adalah kebohongan harus dilawan dengan kejujuran. Kejujuran adalah sifat atau  tindakan seseorang yang menyatakan sesuatu sesungguh-sungguhnya dan apa adanya. Tidak ditambahi ataupun dikurang-kurangi.

Sifat jujur sejatinya dimiliki oleh setiap orang. Karena sikap ini merupakan cerminan dasar bagi manusia indonesia yang beragama. Sikap jujur adalah prinsip dasar bagi cerminan akhlak yang baik. Dalam skala besar kejujuran dapat menjadi menjadi cerminan dari kepribadian bangsa dan negara. Membudayakan kembali nilai-nilai kejujuran yang di implementasikan secara luas terutama dalam sistem berdemokrasi, lebih umumnya dalam kehidupan bernegara tentunya akan berdampak matinya kejahatan korupsi.

Tugas Penegakan hukum  melawan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi  dan jaksa tidaklah cukup. Apalagi tugas penegak hukum bagai pemadam kebakaran. Ketika ada dugaan korupsi penegak hukum hadir sebagai super hero alias pahlawan. Pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum tidak akan memberikan dampak yang signifikan selama kebiasaan berbohong dalam berdemokrasi masih menjadi suatu keadaan biasa. Oleh sebabnya upaya memberantas korupsi bukan hanya dilakukan dari segi mekanisme hukum. Tetapi lebih dari itu menjadikan nilai kejujuran sebagai dasar prilaku bersosial dalam kehidupan sehari-hari akan mampu mendegradasi praktek-praktek korupsi.

Perilaku Berhukum

Kejujuran adalah awal mula yang baik dalam menjalankan perilaku berhukum. Kita tidak harus mengetahui nilai-nilai sanksi yang tertulis dalam suatu aturan hukum yang  nilai-nilai hukumnya sudah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika perilaku berhukum ini dapat dijalankan meskipun tanpa aturan, dengannya kita dapat mencapai ketertiban. Hal ini bukanlah suatu yang niscaya. Sebab dalam koridor kehidupan beragama kita mampu melaksanakan itu semua.

Perilaku berhukum menurut Prof Satjipto Raharjo adalah keinsyapan seseorang menjalankan aturan hukum meskipun tidak ada paksaan dalam hukum tertulis. Keinsyapan ini adalah murni kemampuan seseoarang bertindak berdasarkan hati nuraninya sebagai manusia yang mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. 

Perilaku berhukum itu sendiri dilakukan tanpa harus mengejawantahkan aspek hukum tertulis. Cara ini dapat dilakukan dengan metode kepercayaan dan kejujuran yang menjadi dasar dan tumpuan aktivitas berhukum manusia. Seharusnya hukum mampu mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan berprilaku jujur. Sehingga masyarakat menaruh rasa percaya kepada yang diberi kuasa, menjadikan mereka takut untuk melakukan perbuatan korupsi.

Penulis adalah peneliti KontraS Sumut